Mentan Komitmen Tuntaskan Kelaparan

Sabtu, 02 November 2019, 16:28 WIB

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-39 di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sabtu (2/11). | Sumber Foto:Agronet/360

AGRONET -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sektor pertanian. Bahkan, Jokowi ingin pertanian nasional tak hanya mampu menyediakan pangan untuk penduduk Nusantara, namun juga warga dunia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyadari, untuk mewujudkan visi Presiden tersebut bukanlah hal yang mudah. Diperlukan komitmen dan tanggung jawab semua pihak agar pertanian nasional benar-benar berjaya di mata dunia. Karena itu, semangat Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2019 yang berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara, harus menjadi konsolidasi emosional semua pihak bahwa pembangunan pertanian adalah komitmen bersama, kerja bersama.

"Kita berharap, para gubernur, bupati, partai politik, dan pemangku kepentingan memiliki cara pandang yang baik dan yang wajib bagi semua pihak untuk memajukan pertanian. Sebab, masalah pertanian adalah masalah perut dan pertahanan pangan menyangkut pertahanan negara," ujar Syahrul dalam sambutan sekaligus membuka Peringatan HPS ke-39 yang dihelat di Puudambu, Kecamatan Angantan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sabtu (2/11).

Mentan pun meminta, para gubernur dan bupati tidak berjalan sendiri-sendiri dalam memajukan pertanian di daerahnya masing-masing, tetapi harus jalan bersama-sama dengan Menteri Pertanian dan para pemangku kepentingan lainnya. "Kita tidak boleh membiarkan adanya masalah kelaparan. Ini harus kita tuntaskan secara bersama-sama," sambung Syahrul.

HPS Ke-39 tahun 2019 mengusung dua tema, yakni tema internasional “Our Actions Are Our Future. Healthy Diets for a #ZeroHunger World“ dan tema nasional “Teknologi Industri Pertanian dan Pangan Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045”. Syahrul menilai, tema tersebut dipilih dengan pertimbangan antara lain bahwa bangsa yang mandiri dan merdeka harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Indonesia berpotensi besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, sehingga Kementan terus bekerja keras dalam menerapkan teknologi industri pertanian untuk mewujudkan peningkatan dan kesejahteraan petani dan pemenuhan lumbung pangan dunia 2045.

"Langkah nyatanya melalui program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, industri dan substitusi impor, red) dipenuhi sendiri dan meningkatkan ekspor menjadi bagian utama yang harus dikerjakan," ujar Mentan.

Selain itu, Syahrul berharap, peringatan HPS dapat membangun pertanian berkelanjutan ramah lingkungan sebagai paradigma pembangunan pertanian ke depan. Dengan begitu, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan bermutu yang sehat di dalam negeri dan memiliki daya saing prima, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

"Kita pahami bersama bahwa negara kita adalah negara agraris yang memiliki air dan penyinaran matahari yang cukup dan lahan daratan maupun gunung yang luas. Oleh karena itu, pertanian kita harus maju. Kita buat program Pertanian Masuk Sekolah. Anak-anak sekolah harus memiliki pemahaman pertanian, sehingga keluar dari sekolah minimal memiliki kemampuan memproduksi pangan keluarga," tuturnya.

Mentan melanjutkan, potensi yang besar di sektor pertanian adalah modal dasar untuk peningkatan produksi komoditas, terutama padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging, gula, buah-buahan, dan juga komoditas perkebunan serta peternakan. Syahrul pun mengajak kepada seluruh komponen pelaku pertanian agar berupaya sekuat tenaga bekerja keras meningkatkan produksi pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Saya akan bicara dengan Kementerian Desa, Kementerian PUPR, dan kementerian lainnya untuk sama-sama memajukan pertanian," katanya.

Berbicara komoditas pertanian, khususnya perkebunan, tentunya tidak akan lepas peran pentingnya dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai penyumbang devisa negara melalui ekspor produk perkebunan, baik yang masih berupa bahan baku maupun produk olahan. Selain itu, sebagai sumber mata pencaharian utama bagi petani dan penyedia lapangan pekerjaan di sektor hulu hingga hilirnya.

"Para gubernur, bupati , Kapolda, Pangdam tolong bantu pertanian karena dibutuhkan kekuatan khusus untuk menangani komoditas perkebunan. Lembaga riset juga harus kita optimalkan. Saya mau di setiap provinsi ada percontohan pengembangan kawasan pertanian dari hulu ke hilir," tutur Syahrul.

Kementan, kata Mentan, memiliki lembaga riset di setiap provinsi. Silahkan pemerintah daerah dan perguruan tinggi bekerja sama melalukan riset dan mengembangkan inovasi pertanian guma memberikan nilai tambah kemajuan pertanian dan para petani. Di sisi lain, Syahrul menegaskan pentingnya menjunjung tinggi pada tradisi dan nilai-nilai luhur dalam proses pembangunan pertanian. Pertanian Indonesia memiliki tradisi dan nilai-nilai luhur yang lekat dengan alam yang harus dilestarikan.

"Karena itu, kita menggunakan teknologi pertanian yang modern, seperti mekanisasi tapi tidak meninggalkan nilai kearifan lokal," tegasnya.

Senada dengan Syahrul, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyatakan, Peringatan HPS ke-39 harus dapat memperkuat kerja sama dan membangun koordinasi fungsional dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah dan elemen masyarakat untuk menjaga kedaulatan pangan. Dengan demikian, semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam membangun kemandirian dan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia.

"Potensi pangan di Sulawesi Tenggara menjadi modal penting untuk memajukan daerah dan sekaligus memberikan kontribusi pangan secara nasional. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari Kementan dan kementerian terkait agar menempatkan program-program strategis nasional sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkat perekonomian masyarakat," ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal FAO Stephen Rudgard mengapresiasi semangat Pemerintah Indonesia melalui Kementan yang dinilai telah mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan mata pencaharian petani kecil. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga dinilai sudah mengerti langkah untuk memperkuat ketahanan mereka terhadap guncangan atau bencana dan perbaikan akses terhadap kredit usaha pertanian yang akan mendorong kaum muda untuk tetap bertani.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan Dekade Pertanian Keluarga pada Mei 2019 dan Indonesia telah menerima ajakan untuk bertindak terkait hal ini. Saya sangat senang melihat komitmen Bapak Menteri terhadap rencana nasional untuk memberdayakan keluarga petani guna menghadapi tantangan di masa depan," kata Stephen. (360)