SYL Fokus Selesaikan Masalah Rawan Pangan

Kamis, 14 November 2019, 19:12 WIB

Mentan Syahrul Yasin Limpo (tengah) didampingi Sekjen Kementan Momon Rusmono (kanan), dan Kepala BKP Agung Hendriadi, dalam rapat Pemantapan Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan (BKP) di Gedung E Kementan, Jakarta. | Sumber Foto:Humas Kementan

AGRONET -- Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), berkoordinasi dengan para Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan Provinsi se-Indonesia guna membahas langkah strategis memberantas daerah rawan pangan. Program ini salah satu prioritas Mentan Syahrul untuk 100 hari pertamanya di Kabinet Indonesia Maju.

“Kepala Dinas harus bersama saya, kita hadapi bersama-sama. Buat rencana (kepada masing-masing kepala dinas, red) dengan baik terutama pada daerah yang rentan pangan. Tahun ini kita fokuskan pada program ini agar tidak ada kerentanan dan kerawanan pangan,” tegas Syahrul memberi arahan dalam rapat Pemantapan Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan (BKP) di Gedung E, Kementan, Jakarta, Kamis (14/11).

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini menegaskan, setiap provinsi mempunyai tugas untuk menyelesaikan 22 juta jiwa yang dilaporkan rawan pangan. Setiap provinsi harus mengambil peran dan berani menyelesaikan masalah tersebut, sehingga ketersediaan pangan benar-benar bisa dicukupi sendiri. Menurutnya, upaya yang dapat dilakukan seperti mengoptimalkan potensi sumberdaya pertanian, baik peningkatan produksi maupun kualitas pangan yang bernilai gizi tinggi.

Lebih rinci, untuk menyelesaikan masalah rawan pangan, Syahrul memberikan beberapa langkah.  Pertama, fokus terhadap tugas yang diemban. Kedua, masing-masing dinas menetapkan tujuan (ending) yang ingin dicapai.

“Saya (Mentan) pegang ending menyediakan pangan untuk 267 juta orang. Kepala dinas provinsi untuk Sulawesi Selatan pegang ending 9 juta orang lebih. Kalau Kabupaten Gowa pegang ending 430 ribu orang. Camat pegang 60 ribu orang, saya pernah kepala desa pegang 7 ribu orang. Itu ending kita,” jelas Syahrul.

Di hadapan Kadis Ketahanan Pangan 34 provinsi, Syahrul mengatakan bahwa perlu adanya trust dan loyalty yang harus ditanamkan pada diri masing-masing, sehingga para Gubernur juga bisa percaya pada apa yang sedang dikerjakan para Kadis-nya. “Kalian harus juga bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalian harus loyal kepada rakyat,” ungkapnya.

Tahapan selanjutnya, dalam menyelesaikan masalah pangan adalah pengelolaan budget yang efektif dan efisien. Dengan begitu, dana yang sudah dikeluarkan sesuai dengan hasil yang didapat atau bahkan dapat lebih dimaksimalkan. “Sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Bupati, Gubernur, dan Kementerian untuk pertanian? Berapa dana koperasi  yang sudah disalurkan untuk pertanian? Dan berapa hasilnya," tanya Syahrul.

Syahrul juga menekankan dalam menyelesaikan masalah rawan pangan diperlukan sinergitas dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait. Ia pun meminta agar semua kepala dinas memiliki pemikiran yang sama yakni membawa pertanian Indonesia makin maju.

Pada kesempatan itu, Syahrul juga menekankan untuk peningkatan sektor pertanian diperlukan pendekatan teknologi dan mekanisasi. Menurut dia, Indonesia sudah punya modal yang kuat untuk menerapkan kemajuan teknologi pertanian, terlebih lagi,  sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari masyarakat agraris.

Terkait dana desa, Syahrul menilai pemerintah daerah dalam merealisasikan dana desa seharusnya tidak hanya untuk memajukan infrastruktur dan peningkatan sumberdaya manusia semata. Namun juga harus turut ambil bagian dan terkait pembangunan pertanian. "Dengan demikian, kebersamaan dalam membangun pertanian antar sektor benar-benar bisa diwujudkan. Membangun pertanian adalah urusan bersama semua perangkat pemerintah dan pemangku kepentingan," pungkasnya.

Untuk mewadahi itu, Kementan segera memberlakukan sistem Komando Strategi Pertanian (Kostra Tani) yang menurunkan kendali pertanian dari pusat ke level hingga kecamatan dan desa. Khususnya di kecamatan dengan menggerakan Balai Penyuluhan Pertanian, dan akan menjadi pusat kegiatan pertanian di daerah. (591)