Siapkan Regenerasi, Program Pertanian Masuk Sekolah Dimulai Tahun Ini

Sabtu, 30 November 2019, 10:34 WIB

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melihat tanaman sayur yang dikembangkan kelompok tani guna memenuhi kebutuhan gizi dan pangan masyarakat. | Sumber Foto: Humas Kementan

AGRONET -- Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) tahun ini mulai menggerakkan program Pertanian Masuk Sekolah (PMS). Kegiatan ini sebagai upaya menyiapkan regenerasi pertanian. Tahap awal, PMS akan dilaksanakan di 68 sekolah pada 34 provinsi.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, di Jakarta, Sabtu (30/11). Menurutnya, program PMS perlu dilakukan untuk memberi informasi kepada siswa bahwa aktivitas di dunia pertanian merupakan suatu profesi yang menjanjikan, dapat dijadikan sebagai hobby, dan trend gaya hidup.

Kuntoro lebih rinci menjelaskan berbagai aktivitas PMS antara lain berupa kurikulum kecakapan hidup (lifeskill). Siswa akan diperkenalkan berbagai jenis sayuran dan tanaman yang akan dibudidayakan, dilatih cara memploting lahan, dan cara pengendalian hama dan penyakit. Siswa juga diberi penjelasan bagaimana besarnya manfaat dan nilai ekonomis hasil pertanian.

Menurut Kuntoro, ide memasukan pertanian ke sekolah bukan sesuatu yang baru. Sudah banyak sekolah yang melakukan edukasi melalui pendekatan alam. Bahkan di beberapa sekolah para siswa diajarkan cara membuat pupuk organik dari limbah.

Di samping itu, jelas Kuntoro, kegiatan PMS ini untuk membiasakan para siswa mengonsumsi sayuran. Ini sejalan dengan saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) agar setiap orang mengonsumsi sayur dan buah sebanyak 400 gram perhari.

"Jumlah sayuran yang harus dikonsumsi untuk diet seimbang ialah sebesar 200g/kapita/hari. Sedangkan tingkat konsumsi sayur di Indonesia masih di bawah standar kecukupan," jelas Kuntoro.

Dia menambahkan, konsep kebun sekolah sangat baik untuk mendorong pelaksanaan kegiatan Family Farming yang menjadi program prioritas Menteri Pertanian enam bulan pertama kerja. "Tentunya, implementasi program ini dalam prosesnya perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan pemerintah daerah," pungkasnya. (591)