Data Valid dan Akurat Jadi Pedoman Kebijakan Peternakan

Rabu, 04 Desember 2019, 04:19 WIB

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita (kanan), pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Petunjuk Teknis Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, di Depok, Jawa Barat. | Sumber Foto: Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET -- Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita, mengungkapkan untuk mewujudkan kualitas data yang baik dan terintegrasi diperlukan kerjasama dengan penyedia data mulai dari tingkat lapangan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat yang terupdate. Hal ini untuk memudahkan pengukuran secara langsung dan dapat diketahui progres dan target pencapaiannya.

Demikian disampaikan Ketut dalam acara Sosialisasi Kebijakan dan Petunjuk Teknis Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, di Depok, Jawa Barat, Selasa (3/12). Menurutnya, subsektor PKH menghadapi tantangan yang cukup berat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi, kebutuhan akan pangan termasuk pangan asal ternak akan semakin meningkat. "Peningkatan tersebut tidak hanya dari aspek jumlah, namun juga peningkatan kualitas atau mutu pangan yang dihasilkan, serta pemenuhan persyaratan keamanan, kesehatan, dan kehalalan," ujar Ketut.

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI hasil SUPAS tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 diperkirakan mencapai 269,60 juta jiwa, dan pada tahun 2035 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 304,21 juta jiwa. Untuk itu pembangunan subsektor PKH di masa yang akan datang membutuhkan solusi melalui proses perencanaan pembangunan yang baik didukung oleh data dan informasi yang berkualitas. 

"Data itu menjadi basis dalam perencanaan pembangunan subsektor PKH. Selain itu juga sebagai informasi dan ukuran keberhasilan pembangunan, seperti kinerja peningkatan populasi dan produksi ternak, pembangunan ekonomi subsektor PKH, seperti PDB/PDRB, NTP/NTUP, investasi, ekspor-impor, tenaga kerja, dan lainnya," tambah Ketut.

Satu Data Indonesia

Menindaklanjuti hal tersebut, Ditjen PKH bekerjasama dengan Pusdatin Kementan, BPS RI, dan Politeknik Statistika STIS melakukan revisi atas Keputusan Dirjen PKH Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan. Juknis baru ini akan dijadikan sebagai standar prosedur baku dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data peternakan dan kesehatan hewan baik di pusat maupun di daerah yang memenuhi prinsip satu data Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, menjelaskan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data mudah diakses oleh instansi baik di pusat maupun daerah.

Lebih lanjut, M. Habibullah juga menginformasikan bahwa tahun 2020 akan diadakan sensus penduduk yang ke-7 untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. "Saya berharap dengan adanya pertemuan ini juga dapat menghasilkan satu data peternakan dan kesehatan hewan," harapnya. (591)