Rakor Ketahanan Pangan di Kaltim

Kementan: Tidak Boleh Ada Seorangpun yang Kelaparan

Selasa, 24 Desember 2019, 05:15 WIB

Kepala BKP Agung Hendriadi saat memberi arahan dalam Rakor ketahanan pangan di Kaltim. | Sumber Foto: Humas BKP Kementan

AGRONET -- Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, menegaskan tidak boleh ada seorang pun warga yang kelaparan. Menurutnya pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan bahan pangan bagi 270 juta jiwa penduduk Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Agung dalam Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (23/12). Pada kesempatan itu Agung meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalimantan Timur menyiapkan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

“Dengan ditetapkannya Kaltim sebagai calon ibukota negara yang baru, tentu akan ada pertambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Seluruh stakeholder dituntun bekerja keras untuk menyediakan bahan pangan, baik kuantitas maupun kualitas,” jelas Agung.

Agung menambahkan, guna mendukung ketersediaan bahan pangan di wilayah ibukota negara yang baru ini, Kementan jauh-jauh hari sudah memetakan potensi kabupaten/kota penyangga yang bisa memasok kebutuhan masyarakat. Hal ini untuk menjamin ketersediaan pangan, baik dari produksi di wilayah maupun pasokan dari luar wilayah sebagai penyangga pangan.

“Setidaknya ada 13 wilayah penyangga pangan di sekitar ibukota yang potensial seperti Kabupaten Bulungan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kapus Hulu. Wilayah ini sangat berpeluang memproduksi komoditas padi, cabai, dan bawang merah,”ungkap Agung.

Sementata itu,  Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kaltim, Bernatal Saragih, dalam Rakor tersebut mengatakan sebagian besar bahan pangan pokok strategis di Kaltim masih didatangkan dari luar daerah, seperti daging sapi dan beras.

“Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sekitar 2,3 persen per tahun dan angka stunting 29,2%, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kaltim sebagai calon ibukota negara untuk memenuhi kebutuhan pangan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” papar Bernatal.

Dalam Rakor DKP Kaltim ini, dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Gubernur Kaltim dengan Bupati dan Walikota se-Kalimantan Timur dalam rangka harmonisasi program dan kegiatan ketahanan pangan.

Gubernur Kaltim,  Isran Noor, mengharapkan dinas pangan provinsi maupun kab/kota selaku pelaksana harian DKP segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan berbagai upaya dan usaha dalam upaya penanganan stunting, pengentasan daerah rentan rawan pangan, serta peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kaltim sebagai penyangga ibukota negara ke depan.

Rakor DKP Provinsi Kaltim mengambil tema “Peningkatan Ketahanan Pangan di Kalimantan Timur Sebagai Penyangga Ibu Kota Negara”. Rakor dibuka oleh Gubernur Kaltim, dihadiri Bupati/Walikota serta Kepala SKPD baik provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, Pokja Ahli DKP Kalimantan Timur, pelaku usaha pangan, akademisi, mahasiswa, serta stakeholder terkait. (591)