AGRONET  -- Uni Eropa merupakan salah satu Kawasan yang menjadi mitra perdagangan penting bagi ekspor Indonesia. Tercatat beberapa negara di Kawasan ini seperti Belanda, Spanyol, Italia, Jerman, dan Belgia berkontribusi sebagai penyumbang terbesar ekspor komoditas perkebunan Indonesia ke Kawasan Uni Eropa. Walaupun di tengah pandemi, ekspor komoditas perkebunan terutama rempah ke Uni Eropa cukup berkontribusi menyumbang devisa negara.

Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagyono, mengatakan dalam keterangan tertulisnya pekan lalu, bahwa komoditas perkebunan yang paling mendominasi ekspor ke Kawasan Uni Eropa adalah paling besar kelapa sawit, diikuti komoditas kakao, kelapa, kopi, rempah (lada, pala, cengkeh, kayumanis), dan karet. Ekspor komoditas perkebunan terutama rempah, memiliki potensi untuk ditingkatkan seiring dengan pendekatan pemerintah dalam perundingan Indonesia-EU CEPA.

Kasdi Subagyono menambahkan, kinerja ekspor rempah Indonesia seperti lada, pala, dan cengkeh ke Uni Eropa menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari data BPS diolah Ditjen. Perkebunan selama periode Januari hingga April tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 secara rata-rata menunjukkan kinerja positif.

Untuk ekspor lada meningkat 28 persen dari sisi volume dan 12 persen dari sisi nilai ekspor, ekspor pala meningkat 16 persen dari sisi nilai ekspor dan ekspor cengkeh meningkat 26 persen dari sisi volume ekspor.

Dalam keterangan penutupnya, Dirjen. Perkebunan mengatakan Ditjen. Perkebunan terus mendorong akselerasi peningkatan ekspor komoditas perkebunan seperti yang ditargetkan Menteri Pertanian untuk peningkatan ekspor 3 kali lipat (Gratieks) hingga tahun 2024 melalui berbagai kebijakan dalam peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing.

Di tempat terpisah, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dedi Junaedi, menambahkan bahwa peningkatan akses pasar komoditas perkebunan terutama rempah ke Uni Eropa cukup terbuka lebar di tengah peningkatan skala perundingan IEU-CEPA. Kesepakatan-kesepakatan yang akan dijalankan dalam perundingan tersebut adalah terkait akses pasar perdagangan barang dan jasa, kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, serta regulasi teknis di bidang sanitari dan fitosanitasi (SPS).

Selain itu, dibahas pula regulasi teknis di bidang hambatan teknis perdagangan (Technical Barriers to Trade/TBT), pengadaan pemerintah, hak kekayaan intelektual dan semacamnya, persaingan usaha, transparansi kebijakan, penyelesaian sengketa, serta perdagangan dan pembangunan yang berkelanjutan. (Ditjenbun/591)