Potensi Ekonomi Lumbung Ikan Nasional Menjanjikan

Minggu, 14 Pebruari 2021, 11:56 WIB

Gambar ilustrasi. | Sumber Foto:KKP

AGRONET -- Pemerintah terus memantapkan pengembangan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku. Rapat koordinasi lintas sektor bersama kementerian dan lembaga selalu dilakukan guna membahas rencana pembangunan pelabuhan terpadu sebagai pendukung program LIN.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menguraikan apa saja potensi kegiatan ekonomi di pelabuhan terpadu nantinya. Termasuk estimasi berapa banyak penyerapan tenaga kerja yang dapat dihasilkan.

Dari hasil hitungan pihaknya, setidaknya akan berdiri 55 industri pengolahan ikan. Tujuan pembangunan pelabuhan terpadu ini memang untuk mengintegrasikan proses yang ada dari hulu dengan hilir.

"Kemudian 4 industri galangan kapal diharapkan bisa tumbuh di sana. Penyerapan tenaga meliputi 20.000 nelayan atau ABK, 500 petugas pelabuhan perikanan, 2.000 pedagang ikan, 11.000 pekerja industri perikanan,” jelas Menteri Trenggono dalam rapat koordinasi program Pelabuhan Terpadu dan LIN bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perhubungan (10/2).

Dia menjelaskan potensi perikanan tangkap di tiga WPPNRI Maluku (714, 715, dan 718) sangat banyak, peluang yang belum dimanfaatkan mencapai 2,315 juta ton pada tahun 2019. Maka jika kita memanfaatkan 25 persen saja atau 579 ribu ton maka diperkirakan perputaran ekonomi per hari di sana dapat mencapai Rp31 miliar. Angka tersebut masih bersumber dari produksi perikanan tangkap, belum perikanan budidaya.

Menteri Trenggono juga mengungkapkan keinginannya membangun pabrik tepung ikan di sana. Pembangunan ini penting untuk meminimalisir impor produk yang menjadi bahan baku pembuatan pakan ikan tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, berharap pembangunan pelabuhan terpadu sebagai infrastruktur dasar program LIN dapat segera dilakukan. Dia yakin program ini akan membangun sumber ekonomi baru di lautan dan daratan Maluku. Pembangunan pelabuhan sendiri akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan KKP.

“Bapak Presiden ingin agar semua processing itu dilakukan di darat dengan pemahaman bahwa pendapatan negara dan daerah itu dapat di kontrol, menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun ekosistem ekonomi yang ada di darat,” ujar Bahlil. (139)