Bisakah SYL Makmurkan Petani?

Rabu, 30 Oktober 2019, 20:04 WIB

Syahrul Yasin Limpo | Sumber Foto:Istimewa

 

Itu pertanyaan klasik. Pertanyaan yang tak hanya ditujukan pada Syahrul Yasin Limpo. Menteri Pertanian sekarang yang dikenal dengan sebutan SYL ini. Pertanyaan itu akan selalu diajukan pada setiap Menteri Pertanian baru. Karena SYL yang kini jadi menteri, tentu pertanyaan itu pun layak diajukan padanya.

“Bisakah memakmurkan petani?” Tak ada yang baru dari pertanyaan ini. Tetapi, selama ini, pertanyaan itu masih relevan. Tampaknya juga akan tetap relevan hingga tahun-tahun mendatang. Menteri telah berkali-kali ganti. Semua hebat. Dengan program kerja hebat pula. Tetapi mengapa kemiskinan petani masih serius?

Jumlah petani di Indonesia tidak sedikit. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani kita pada 2018 masih sekitar 35,9 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 15 juta –setingkat dengan dua kali lipat jumlah penduduk Singapura-- di antaranya miskin. Jadilah pertanian masih menjadi sektor penyumbang terbesar kemiskinan di Indonesia.

Tugas siapakah mengatasi itu? Itu jelas tugas bersama semua pihak yang relevan. Mengatasi kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Harus bersama-sama dilakukan. Mulai dari pemerintah daerah, otoritas perdagangan, otoritas pembangun infrasruktur, juga otoritas pengendalian ekonomi makro.

Namun, untuk konteks pertanian seperti ini, tentu otoritas pertanian yang perlu di depan. Otoritas pertanian itu adalah Kementerian Pertanian (Kementan) yang kini dinakhodai SYL. Menteri SYL yang perlu di depan untuk mengatasi kemiskinan petani. Hal yang pasti tidak akan terselesaikan dalam 5 tahun.   

Tantangan yang dihadapi dunia pertanian sungguh berat. Ada ledakan penduduk, yang berarti juga peningkatan angka konsumsi. Di sisi lain, sumber daya alam pendukungnya makin berkurang. Sedangkan ego sektoral antarlembaga juga bukan berkurang. Bagaimana bisa efektif mengatasi kemiskinan petani?

**

Para menteri sebelumnya juga sudah berusaha. Termasuk Andi Amran Sulaiman yang memilih langkah populis. Mulai dari mencanangkan ‘swasembada’ komoditas padi, jagung, kedelai (pajale), melawan ‘mafia pangan’, mencetak ‘petani milenial’, melakukan ‘modernisasi pertanian’, hingga mendongkrak ‘ekspor’.

Hasilnya cukup nyata. Dibayang-bayangi kekeringan, produksi padi masih terus meningkat. Nasib kedelai memang jalan di tempat, tapi jagung meningkat pesat hingga sempat ekspor. Mekanisasi pertanian? Ini karya terbesar Amran. Di banyak daerah luar Jawa, pertanian rakyat pun kini sudah hampir sepenuhnya mengandalkan traktor.

Justru di Jawa masih banyak petani yang bergantung pada cangkul. Justru di Jawa lebih banyak yang terasosiasi dengan kemiskinan. Hal yang mudah dipahami. Jumlah petani terbanyak ada di Jawa, wajar jika jumlah petani miskinnya juga paling besar. Kepemilikan luas lahan di Jawa juga paling bermasalah.

Saat ini, rata-rata kepemilikan lahan pertanian tinggal sekitar 0,2 hektar. Jauh dari ekonomis untuk diusahakan buat tanaman pangan.  Luasan lahan itu masih dapat dioptimalkan buat beragrobisnis. Tentu bukan oleh kebanyakan petani sekarang. Tapi oleh petani maju. Petani yang tak cuma berproduksi namun aktif berdagang agro.

Praktik pertanian tradisional dengan lahan sempit jelas bukan model memadai buat berusaha tani. Tak akan mampu membebaskan petani dari kemiskinan. Faktor kepemilikan lahan sempit tak dapat diubah. Jika begitu, model usaha pertaniannyalah yang harus diubah. Model agrobisnis bersama berketerbatasan lahan itu yang belum mampu dirumuskan Kementan selama ini.

**

Praktis hanya dua negara di dunia yang pertaniannya maju dengan kepemilikan lahan sempit. Taiwan dan Jepang. Kepemilikan lahan di sana juga kecil. Tetapi para petaninya relatif sejahtera dengan mengonsolidasikan lahan mereka untuk dikelola bersama melalui kelompok dan koperasi tani. Sistem pertanian rakyat kita masih jauh dari kondisi itu.

Jika ingin memakmurkan petani, model usahatani Jepang dan Taiwan itu perlu diadopsi. Tentu setelah diadaptasi sesuai kondisi sosial budaya Indonesia. Orde Baru sempat melakukan hal itu. Yakni dengan membentuk Koperasi Unit Desa (KUD). Langkah itu gagal karena pendekatan politisnya.

SYL dapat membangun model usahatani itu dengan pendekatan berbeda. Fokus memberdayakan Daerah menjadi kuncinya. Lalu Daerah perlu mengerjakan tiga hal. Pertama, mengidentifikasi seluruh potensi agro di wilayahnya. Juga paham model bisnisnya. Berdasar kesesuaian lahan. Juga aspek pendukung pengembangan usahanya.

Kedua, mendorong petani berhimpun dalam usaha bersama. Pada seluruh petani. Tanpa kecuali. Sudah bukan masanya petani (kecil) berusaha sendiri-sendiri. Saatnya kini berusaha bersama. Berhimpun bersama dalam kelompok dan koperasi tani saatnya menjadi satu-satunya pilihan.

Ketiga, mendorong dan menciptakan iklim ‘korporatisasi’ koperasi tani. Membuat koperasi tani dapat bergerak seefisien dan seprofesional mungkin membantu para petani. Itu yang akan membuat petani berlahan sempit pun sejahtera. Serupa di Jepang. Negara yang korporasi agronya memang dikuasai oleh koperasi tani.

Daerah perlu mampu melakukan tugas itu. Selain lebih memenuhi tuntutan sistem otonomi, Daerah juga lembaga negara yang paling dekat dengan petani. Untuk itu Kementan perlu fokus mengembangkan kapasitas Daerah membangun pertanian. Itu yang perlu jadi prioritas.

Perhatian pada penyuluh pertanian menjadi modal penting SYL memberdayakan Daerah membangun pertanian. Fokus memberdayakan daerah. Didukung pula dengan penyuluh berdaya. Itu jaminan SYL dan Kementan bisa memakmurkan petani. Sungguh-sungguh.*

Zaim Uchrowi, Ketua Dewan Redaksi AGRONET  

BERITA TERKAIT