Perikanan Tanpa Bu Susi

Selasa, 19 November 2019, 14:03 WIB

Susi Pudjiastuti - Edhy Prabowo | Sumber Foto:Dok KKP

“Tahu nggak, unagi terenak di Jepang itu asalnya dari mana?” tanya seorang kawan.

Dia baru datang dari Jepang.  Beberapa kali dia berkunjung ke sana. Termasuk ke Tsukiji. Pasar ikan yang tak henti-hentinya dia ceritakan. Kali ini dengan antusias dia cerita tentang unagi. Olahan belut itu.

Jawabannya mudah ditebak. Tentu dari Indonesia. Dikatakannya, belut buat unagi premium itu bukan sembarang belut. Tapi belut berkuping, yakni ikan sidat khas Indonesia. Sidat yang hasil olahannya malah tak banyak ditemui di sini.

Saya dulu berharap olahan premium perikanan dapat memasyarakat di sini. Seperti unagi tersebut. Susi Pudjiastuti –Menteri Kelautan dan Perikanan terdahulu—tentu punya kapasitas buat pemasyarakatan produk perikanan itu.

Bu Susi, begitu masyarakat menyebutnya, orang perikanan betul. Darah dagingnya adalah ikan. Kesuksesannya terkait dengan ikan. Lalu punya wewenang tertinggi untuk mengurusi soal ikan. Tak sekadar jadi menteri, Bu Susi pun jadi menjadi Menteri Perikanan paling terkenal di mata publik.

Berbagai hal tentang Bu Susi pun jadi perhatian rakyat. Mulai dari kebiasaannya sehari-hari hingga kemampuannya menerbangkan pesawat. Yang paling ramai dibicarakan tentu tindakannya: Ya, menenggelamkan kapal ikan asing. Para penjarah ikan di samudera kita.

Bu Susi tentu mampu memasyarakatkan produk-produk perikanan. Hingga yang paling premium sekalipun.. Tetapi hal itu belum sempat dilakukannya sebagai menteri. Ada hal yang sangat mendasar yang harus diatasinya lebih dulu.

Hal mendasar itu apalagi kalau bukan penjarahan ikan besar-besaran oleh asing. Ikan makin langka. Nasib para nelayan tradisional pun makin terpuruk. Kelestarian perikanan Indonesia terancam. Hal  yang sungguh ironi bagi negeri yang semestinya pusat maritim dunia ini.

Ratusan kapal ikan asing ditenggelamkan. Praktik perbudakan awak kapal ikan dari berbagai negara yang terjadi di Kawasan Benjina, Maluku Tenggara, dihentikan. Pada saat yang sama, upaya perlindungan terhadap bibit-bibit perikanan juga dilakukan. Tentu juga pemberian bantuan pada nelayan.

Semua tentu diharapkan akan lebih menyejahterakan nelayan. Juga akan selalu disambut baik oleh para nelayan. Walaupun, kenyataannya tak selalu begitu. Kadang komunikasi dengan nelayan juga tak berjalan baik. Terutama dengan nelayan yang mendesak agar penangkapan ikan dengan cantrang diizinkan.

Bu Susi menolak. Pelestarian dipentingkannya. Penggunaan cantrang mungkin menguntungkan untuk jangka pendek. Namun dipandangnya akan sangat merusak buat jangka panjang. Yang rugi kelak justru nelayan. Bu Susi tak mau itu.

Perseteruan dengan nelayan cantrang toh tak membuatnya kehilangan popularitas di publik. Ceplas-ceplosnya selalu dinantikan masyarakat. Termasuk saat mempromosikan untuk lebih banyak makan ikan. “Hayo makan ikan! Tak mau makan ikan, akan saya tenggelamkan,” selorohnya.

Seloroh itu tak akan terdengar lagi di tahun-tahun mendatang. Bu Susi sudah menyelesaikan masa tugasnya. Kini hadir darah baru, Menteri Edhy Prabowo. Sosok yang akan menyegarkan dunia perikanan Indonesia dengan perspektif baru.

Penenggelaman kapal ikan? Sudah tidak akan lagi. Itu sudah dilakukan Bu Susi buat mengamankan kekayaan perikanan nasional. Kini saatnya untuk membangun dan menguatkan korporasi-korporasi perikanan. Korporasi-korporasi itulah yang dapat menjadi motor penggerak kemajuan perikanan.

Negara-negara kuat dalam perikanan juga berbasis korporasi.  Jepang tentu saja. Begitu juga Taiwan, China, dan bahkan Thailand. Mereka mengembangkan industri perikanan untuk mengoptimalkan pengolahan sumberdaya perikanan. Produk perikanannya pun menjadi sangat kuat.

Indonesia? Masih jauh dari itu. Pusat pengalengan ikan seperti di Muncar, Jawa Timur pun harus terengah-engah. Begitu pula di sekitar Bitung. Banyak hasil perikanan yang kelas premium yang langsung diekspor. Sebaliknya, tak sedikit industri pengolahan seperti pengalengan sardine harus mengimpor ikan dari luar.

Menteri Edhy memahami betul situasi itu. Maka ia menyatakan tekadnya untuk membangun korporasi-korporasi perikanan yang kuat. Pertemuannya dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menjadi penanda jelas arah tersebut.

Itu tentu langkah penting. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana agar korporasi-korporasi tersebut utamanya adalah korporasi dari kalangan nelayan sendiri. Seperti di Jepang, negara paling maju dalam industri perikanan. Seluruh korporasi penting perikanan adalah milik koperasi atau asosiasi nelayan. Bukan milik pemodal.

Untuk melangkah ke arah sana, yang paling diperlukan adalah memberdayakan para nelayan. Bagaimana nelayan dari waktu ke waktu dapat makin berdaya. Bahkan saling menguatkan satu sama lain lewat koperasi dan asosiasi. Lalu membuat asosiasi dan koperasi nelayan tersebut mampu mengembangkan korporasi-korporasi yang kuat.

Jadi, pilihan Menteri Edhy sepeninggal Bu Susi sudah tepat. Yakni bagaimana memajukan korporasi-korporasi perikanan. Tinggal bagaimana mengusahakan agar korporasi-korporasi dari asosiasi serta koperasi nelayan-lah yang terdepan. Hampir ¾ abad Indonesia merdeka hal itu belum terwujud. Saatnya Menteri Edhy wujudkan karya besar itu.

Perikanan Indonesia akan sungguh maju bila itu terjadi. Apalagi Menteri Edhy tidak sendirian. Bu Susi pun tentu masih akan kembangkan perikanan.  Dari jalur di luar pemerintahan. Tak ada perikanan tanpa Bu Susi. Dia akan dapat terus mempromosikan agar gemar makan ikan. Walau kini tanpa seloroh “nanti akan saya tenggelamkan.”

Mudah-mudahan itu terwujud. Agar perikanan Indonesia benar-benar maju. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati produk-produk perikanan. Termasuk yang premium seperti unagi dari sidat khas Indonesia itu. *

Zaim Uchrowi, Ketua Dewan Redaksi AGRONET