UGM Usulkan Transformasi Pengelolaan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Sabtu, 12 September 2020, 13:08 WIB

Webinar bertajuk Dukungan Sektor Kehutanan untuk Kedaulatan Pangan Nasional, yang diselenggarakan Fakultas Kehutanan UGM, Kamis (10/9). | Sumber Foto:Dok fkt UGM

AGRONET --  Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Agung Hendriadi, M. Eng, sepakat jika hutan dikelola untuk mendukung produksi pangan nasional, sebab menurut data dari Kementan ada 76 Kabupaten yang masuk kategori rawan pangan pada tahun 2019 lalu. Sementara target pemerintah lewat kegiatan evaluasi dan intervensi diharapkan ada penurunan 10 persen saja dari jumlah kabupaten yang rawan pangan  tersebut pada tahun 2024. “Umumnya daerah yang potensi rawan pangan adalah daerah sekitar hutan,”ungkap Agung dalam webinar yang diselenggarakan Fakultas Kehutanan UGM bertajuk Dukungan Sektor Kehutanan untuk Kedaulatan Pangan Nasional, Kamis (10/9).

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya melakukan perluasan area tanam baru, diversifikasi pangan lokal, dan pengembangan pertanian modern. “Yang tidak kalah penting memperkuat cadangan pangan kita,”paparnya.

Dalam sesi sebellumnya, Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Budiadi, mengatakan pengembangan dan peningkatan produksi pangan nasional dari daya dukung sektor kehutanan masih sangat minim, padahal potensi sumber pangan dari hutan sangat beragam apalagi luasan hutan saat ini menempati 60 persen dari seluruh luas daratan indonesia. “Jenis pangan dari hutan sangat banyak, tidak hanya sumber makanan pokok. Saya kira ini harus bisa dikelola bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat,”kata Budiadi.

Menurut Budiadi pengembangan sumber tanaman pangan di area lahan hutan ini potensial dilakukan di area yang berada di luar Jawa. Menurutnya, di luar Jawa lahan area hutan yang dimiliki cukup luas dan subur dan belum dikelola dengan baik.”Hutan di Jawa di bawah Perhutani produksi pangan belum signifikan masih terbatas waktu, padi bisa ditanam saat bersamaan periode penanaman hutan sehingga sangat terbatas,”imbuhna.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Prof. Sigit Hardwinarto, menyebutkan saat ini luas area hutan sekitar 63 persen yang menempati luas daratan. Area hutan tersebut dikelola untuk hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Namun demikian, pengelolaan hutan saat ini diharuskan mampu mempertahankan keberadaan hutan secara proporsional. “Daya dukung dan daya tampung mendukung konsep pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM, Prof. Dr.  Moch. Naim, mengatakan pengelolaan area hutan sebagai sumber pangan menurutnya sangat mendesak dikarenakan jumlah populasi penduduk semakin meningkat, ketersediaan lahan terbatas, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) belum aktif serta banyaknya lahan yang terdegradasi.

Salah satu upaya yang didorong adalah meningkatkan produktivitas di bidang kehutanan. Sebab, menurutnya Indonesia memiliki keunggulan komparatif di bidang pengelolaan hutan karena iklim, tanah yang mendukung, lalu kualitas SDM serta teknologi kehutanan. “Produktivitas merupakan kunci terwujudnya kelestarian hutan dan sekaligus keamanan kedaulatan pangan,” katanya.

Ia menyebutkan  beberapa teknologi yang kini sudah dikembangkan oleh Fakultas Kehutanan UGM diantaranya pengembangan teknologi silvikultur, teknik agroforestry, teknik manajemen hutan dan Integrated Forest Farming System.(234)