Kerapu Dorong Pemerintah Perbaiki Rantai Pasok Produk Perikanan Budidaya

Minggu, 17 Mei 2020, 05:06 WIB

Kegiatan Kerapu makan ikan bersama santri. (Kegiatan sebelum pandemi COVID-19). | Sumber Foto: Kerapu

AGRONET -- Keluarga Alumni Perikanan Undip (Kerapu) mendorong Pemerintah untuk memberi jaminan agar usaha UMKM Perikanan Budidaya (Akuakultur) tetap bertahan di tengah hantaman dampak ekonomi pandemi COVID-19. Salah satu upaya yang perlu menjadi fokus yakni perbaikan rantai pasok hasil produksi akuakultur di sentral-sentral produksi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kerapu Undip yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, Abdul Kadir Karding, saat melakukan diskusi melalui format Webinar (Web seminar). Diskusi yang digagas Kerapu Wilayah Jabodetabek, Sabtu (16/5) ini mengusung topik "Pandemik COVID-19 terhadap Ekonomi Sektor Perikanan". Webinar diikuti berbagai kalangan mulai anggota DPR, praktisi, pelaku industri, akademisi, kalangan birokrat, dan stakeholders lainnya.

Karding menambahkan di tengah pandemi COVID-19 perlu ada skala prioritas untuk menyelesaikan hal-hal mendasar dalam bisnis sektor perikanan. "Jadi melalui diskusi ini, nanti kita petakan kira-kira prioritas apa yang perlu segera diperbaiki dalam jangka pendek untuk memastikan proses produksi tetap berjalan," ujar Karding.

"Tadi dikatakan market demand juga bermasalah, ini nanti kita minta pihak terkait segera eksekusi arahan Presiden termasuk memastikan stimulus ekonomi betul-betul berdampak dalam mengungkit proses bisnis baik di hulu maupun di hilirnya (industri pengolah). Nanti saya pastikan kesimpulan diskusi bisa sampai ke pihak yang berkepentingan baik KKP, BUMN, bahkan kalau bisa ke Pak Presiden langsung," jelas Karding.

Presiden Direktur, PT. Kurnia Mitra Makmur (KMM) yang juga narasumber pada ajang tersebut, Didik Sudiarso, mengaku pandemi COVID-19 telah menyebabkam market demand menurun drastis. Apalagi menurutnya, saat ini pasar dalam negeri menjadi objek market terbesar. Didik juga mengaku berbagai masukan dan aspirasi dari pelaku industri telah disampaikan. Masalah terbesarnya yakni pasar yang tersendat dan mempengaruhi cash flow perusahaan.

"Saya kira saat ini bukan lagi bicara wacana, tapi saatnya eksekusi agar program benar-benar mampu secara langsung menyelesaikan problem mendasar. Ini industri harus benar benar bisa beradaptasi, apalagi paska COVID-19 dipastikan ada perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Sekali lagi, peran Pemerintah saat ini benar-benar dibutuhkan. Harus ada intervensi besar," tegas Didik.

Sementara itu, Ketua DPD Kerapu Wilayah Jabodetabek, Tri Hariyanto, mengatakan bahwa media diskusi seperti ini penting dan akan terus dilakukan secara berkala. Tentu ini bagian dari kontribusi alumni untuk memberikan masukan konstruktif pada Pemerintah khususnya bagi kemajuan sektor perikanan. "Ini bentuk responsifitas kami untuk memberikan masukan konstruktif atas berbagai masalah yang menimpa pada industri perikanan, terutama di tengah pandemi COVID-19," kata Tri yang juga Pengawas Ahli Utama di Bidang Akuakultur.

Sebagai informasi, pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap ekonomi di sektor perikanan. Secara makro ekonomi, BPS mencatat pada triwulan I tahun 2020, pertumbuhan PDB sektor perikanan terkoreksi menurun dari sebelumnya di triwulan I 2019 sebesar 5,21% turun menjadi 5,10%.

Di sisi lain, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mengalami defisit terdalam pada periode April 2020 yakni sebesar 99,02. Kondisi ini menandakan daya beli pembudidaya ikan mengalami penurunan drastis selama masa COVID-19 ini. (Humas Kerapu Jabodetabek/139)