Memperkuat Penyuluhan Pertanian !

Selasa, 21 Juni 2022, 17:56 WIB

Balai Penyuluh Pertanian kecamatan. | Sumber Foto: Humas Kementan

AGRONET -- Teman-teman Prodi Penyuluhan Pertanian fan Komunikasi Fakultas Pertanian UGM menggelar FGD terkait dengan lahir nya Peraturan Presiden 35 Tahun 2022. FGD berlangsung cukup hangat dengan pemantik Prof. Sunaru, pakar Penyuluhan Pertanian yang cukup handal dan sempat menjadi anggota Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional.

Satu hal yang menarik dari FGD tersebut adalah benarkah fungsi Penyuluhan Pertanian sudah kurang menggigit sehingga Pemerintah perlu memperkuat lagi lewat Peratuoran Presiden No. 35 Tahun 2022 ? Ada apa sebetul nya dengan Penyuluhan Pertanian di negeri ini, seusai terbit UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?

Bahkan perlu juga dicari jawaban sekira nya ada yang bertanya mengapa geliat para Penyuluh Pertanian tampak senakin melemah sekarang ini ? Dan banyak pertanyaan lain yang bisa kita ajukan, sehingga dapat menggugah kita untuk selalu mencari jawaban yang memuaskan.

Bagi bangsa kita, keberadaan Penyuluh Pertanian dalam pentas pembangunan, benar-benar memiliki nilai tersendiri. Sejak menggelinding nya Revolusi Hijau di tahun 1960an, Penyuluh Pertanian adalah pendamping setia para petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil peryanian nya.

Dengan ketekunan nya sebagai "guru" Penyuluh Pertanian selalu mengajari petani beserta keluarga nya untuk selalu menerapkan inovasi yang selama ini dihasilkan oleh para peneliti dan pemulia tanaman di Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi.

Saat itulah kita saksikan betapa harmonis nya antara Peneliti - Penyuluh - Petani dalam meningkatkan produksi menuju Swasembada. Kerja bareng ini, ujung-ujung nya menghantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang mampu menyabet predikat negara yang berswasembada beras tahunb1984.

Kita, jangan pernah sekali pun melupakan sejarah. Di era Pemerintahan Orde Baru, terbukti Presiden Suharto mampu mencatatkan Indonesia di Badan Pangan Dunia, sebagai bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras nya dari hasil produksi dalam negeri. Petani mampu membebaskan Indonesia dari impor beras.

Mungkinkah di masa kini kita akan mampu mengukir prestasi yang sangat membanggakan itu ? Kapankah bangsa ini akan mampu swasembada beras lagi ? Pertanyaan ini mesti nya cepat dijawab dan jangan dibiarkan seperti tidak ada yang peduli untuk mengomentari nya. Dengan pengalaman 38 tahun lalu itu, para pengelola pertanian di negeri ini, sebetul nya perlu optimis, kita akan mampu meraih nya lagi.

Optimis memang boleh dan tidak dilarang Tinggal bagaimana sikap optimis ini dapat dibuktikan dalam kehidupan nyata di lapangan. Salah satu "prime mover" yang dapat meraih harapan tersebut adalah peran dan kiprah para Penyuluh Pertanian. Dengan kapasitas dan kompetensi yang melekat dalam jiwa nya, Penyuluh Pertanian berkemampuan untuk mewujudkan hasrat seperti ini.

Yang penting untuk dicermati lebih dalam, mengapa Pemerintah sampai harus mengeluarkan Peraturan Presiden No. 35/2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian ? Apakah fungsi Penyuluhan Pertanian selama ini melemah, sehingga perlu untuk diperkuat ? Atau ada hal lain, yang membuat Presiden menerbitkan Perpres ?

Pemerintah sendiri, tentu tidak akan menerbitkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, jika pelaksanaan Penyuluh Pertanian masih seperti yang diharapkan. Perpres diterbitkan, karena fakta di lapangan menunjukan dinamika Penyuluhan Pertanian sendiri, terekam seperti yang tanpa gairah.

Tapi, masalah nya akan menjadi lain, bila program Penyuluhan Pertanian yang berlangsung selama ini masih melemah sebagai dampak diporak-porandakan nya kelembagaan Penyuluhan oleh ada nya UU tentang Pemerintahan Daerah. Penyuluhan Pertanian tidak mampu menjadikan kehadiran nya sebagai penggerak utama petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian nya.

Suka atau pun tidak, lahir nya UU Pemerintahan Daerah yang mengamputasi beberapa Pasal dalam UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menjadikan dunia Penyuluhan Pertanian seperti yang "mati suri". Penyuluhan Pertanian ibarat ada dan tiada.

Seabreg keinginan dan kebutuhan para Penyuluh Pertanian, hampir tidak ada yang mendengar nya. Seorang sahabat malah menyatakan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, benar-benar mampu "meminggirkan" Penyuluhan Pertanian dari pentas pembangunan.

Secara kelembagaan, dengan ada nya UU No. 23/2014, Penyuluhan Pertanian tampak dibiarkan mengambang terkendali. Kalau Pimpinan Daerah memandang perlu ada nya kelembagaan Penyuluhan Pertanian, maka akan diposisikan sebagai Eselon 3 dalam wadah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, namun jika tidak dibutuhkan, bisa jadi akan diposisikan sebagai Eselon 4 saja.

Kita tidak tahu dengan pasti, apakah setelah dilahirkan nya Perpres tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, maka dinamika Penyuluhan Pertanian akan semakin menggeliat atau tidak akan memiliki dampak apa-apa terhadap dunia Penyuluhan Pertanian ? Hanya, betapa menyedihkan, bila kehadiran Perpres 35/2022 akan berlalu tanpa kesan.

Itu sebab nya kalau FGD yang diinisiasi oleh teman-teman di Fakultas Pertanian UGM ini akan dijadikan bahan dasar perumusan Deklarasi Penyuluhan Pertanian lewat Seminar Nasional pada tanggal 11 Agustus 2022, tentu kita berharap ada dampal yang diciptakan nya. Bangsa ini sudah terlalu sering membahas teori tapi belum mampu diimplementasikan dengan cerdas. Kita percaya Deklarasi kali ini, setidak nya akan diilhami oleh dua kata kunci, yakni revitalisasi dan kebangkitan Penyuluhan Pertanian itu sendiri.

 

PENULIS: KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT